Bolehkah Zakat untuk Masjid, Pesantren, Yayasan?

Zakat tidak bisa begitu saja diserahkan kepada masjid, pesantren, atau yayasan sebagai sebuah lembaga sebagaimana sedekah biasa; mayoritas ulama klasik mensyaratkan zakat harus memenuhi prinsip tamlik, yaitu perpindahan kepemilikan harta kepada individu yang berhak dari salah satu delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur’an, dan inilah sebabnya membiayai pembangunan gedung langsung dari zakat benar-benar menjadi persoalan yang diperdebatkan, bukan hal yang sudah final. Sebagian ulama kontemporer dan lembaga fatwa memperbolehkan zakat untuk pembangunan masjid atau sekolah di bawah kategori “fi sabilillah”, terutama jika lembaga tersebut memang melayani kaum fakir miskin secara langsung, namun ini tetap pendapat minoritas dibanding pandangan mayoritas. Kabar baiknya, ada cara-cara yang sah dan mapan untuk mendukung masjid atau pesantren secara finansial meskipun zakat sendiri tidak bisa langsung dipakai untuk pembangunan fisik.

Prinsip tamlik: mengapa zakat biasanya tidak bisa membiayai gedung

Syarat inti yang diambil mayoritas ulama dari ayat tentang delapan golongan penerima zakat (Surah At-Taubah, 9:60) adalah tamlik: harta zakat harus benar-benar berpindah kepemilikan kepada orang yang berhak, bukan sekadar dibelanjakan untuk tujuan baik secara umum. Masjid, sekolah, atau rumah sakit bukanlah pribadi dan tidak bisa “memiliki” uang dalam pengertian fikih, sehingga menyerahkan zakat langsung ke dana pembangunan tidak memenuhi syarat perpindahan kepemilikan ini menurut mayoritas ulama Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Konsep inilah yang paling penting untuk memahami mengapa topik ini masih diperdebatkan, bukan sekadar dibolehkan atau dilarang mutlak.

Kategori fi sabilillah dan pandangan minoritas

Golongan kedelapan dalam ayat tersebut, “fi sabilillah” (di jalan Allah), secara klasik dipahami terutama sebagai pembiayaan bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Sebagian ulama kontemporer, termasuk beberapa yang terkait dengan lembaga fatwa modern, berargumen untuk pemaknaan fi sabilillah yang lebih luas, mencakup kemaslahatan umum umat Islam seperti pembangunan masjid, sekolah Islam, dan lembaga dakwah, terutama di negara-negara berpenduduk minoritas Muslim di mana lembaga semacam itu masih langka. Pandangan ini sah dan dihormati, tetapi bukan pendapat mayoritas klasik, dan bahkan ulama yang menganutnya biasanya tetap menganjurkan agar bantuan langsung kepada individu fakir miskin diprioritaskan lebih dulu.

Pembatasan menurut pandangan mayoritas klasik

Pandangan mayoritas di keempat mazhab Sunni membatasi zakat pada penyaluran langsung kepada individu yang berhak dari delapan golongan: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, gharim (orang berutang), fi sabilillah (dalam makna sempit), dan ibnu sabil (musafir). Menurut pandangan mayoritas ini, dana pembangunan masjid, wakaf umum pesantren, atau anggaran operasional panti asuhan tidak bisa menerima zakat secara langsung sebagai lembaga, betapapun mulianya tujuan tersebut, karena tak satu pun dari mereka adalah individu berhak yang dapat memiliki harta tersebut.

Zakat dan penerima non-Muslim

Pandangan mayoritas juga membatasi delapan golongan zakat hanya untuk umat Islam, berdasarkan pemahaman umum bahwa zakat adalah hak yang berlaku khusus di antara sesama Muslim, diperkuat oleh hadis yang menggambarkan zakat sebagai “diambil dari orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka”. Ada pengecualian sebagian: beberapa ulama berpendapat non-Muslim tetap bisa menerima zakat di bawah kategori muallafah qulubuhum (yang dilunakkan hatinya), di mana pemberian tersebut berfungsi melunakkan hati seseorang terhadap Islam atau menetralkan permusuhan, meskipun cakupan pengecualian ini pun masih diperdebatkan hingga sekarang. Sebaliknya, sedekah biasa sangat dianjurkan untuk diberikan kepada non-Muslim, termasuk kerabat, tetangga, dan fakir miskin non-Muslim pada umumnya, dan tidak memiliki pembatasan semacam itu.

Cara sah mendukung masjid atau pesantren

Semua ini bukan berarti masjid atau pesantren tidak boleh didukung; artinya hanya label yang tepat untuk dukungan tersebut biasanya bukan zakat. Sedekah dan wakaf adalah sarana standar untuk membiayai pembangunan, renovasi, dan operasional berkelanjutan, dan keduanya tidak mensyaratkan perpindahan kepemilikan sama sekali. Ketika sebuah lembaga ingin menerima dana zakat secara sah, pendekatan yang lebih hati-hati adalah menyusunnya sebagai beasiswa atau tunjangan yang dibayarkan kepada santri atau staf fakir yang berhak secara individu (sehingga kepemilikan benar-benar berpindah ke orang yang nyata), bukan menyetorkan zakat langsung ke dana pembangunan atau operasional umum.

Bagaimana masjid dan pesantren terpercaya mengaturnya dalam praktik

Di Indonesia, Malaysia, dan negara serupa, masjid dan pesantren yang dikelola dengan baik dan menerima zakat biasanya memisahkan secara jelas “dana zakat” yang hanya digunakan untuk beasiswa santri individual atau bantuan langsung kepada jamaah fakir, sepenuhnya terpisah dari dana pembangunan atau operasional umum yang dibiayai melalui sedekah, wakaf, dan donasi tidak terikat. Jika Anda diminta menyumbangkan zakat kepada suatu lembaga, wajar dan tepat untuk bertanya secara spesifik bagaimana porsi zakat tersebut disalurkan kepada individu, alih-alih hanya berasumsi bahwa dananya masuk ke operasional umum.

Kesalahan umum dalam hal ini

Kesalahan paling sering adalah menganggap bahwa karena masjid atau pesantren melakukan kebaikan yang jelas terlihat, maka setiap sumbangan yang diberi label zakat kepadanya otomatis sah; label tidak mengubah ketentuan fikih yang mendasarinya. Kesalahan umum kedua adalah menahan seluruh dukungan kepada lembaga Islam setempat karena kebingungan tentang aturan ini, padahal sedekah dan wakaf tetap sepenuhnya sah dan seringkali lebih fleksibel untuk membiayai tujuan yang sama persis. Kesalahan ketiga adalah mengira zakat tidak pernah bisa sampai kepada non-Muslim dalam bentuk apa pun, padahal kategori muallaf dan sedekah tidak terikat sama-sama merupakan saluran yang sah dan terpisah.

Pertanyaan yang sering diajukan

Sumber: Surah At-Taubah 9:60, Standar Syariah AAOIFI tentang penyaluran zakat, fikih klasik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali mengenai delapan golongan zakat, pembahasan lembaga fatwa kontemporer mengenai fi sabilillah dan zakat kelembagaan.